01.38
Anang Romli, M.Pd.
Senin, 30 Januari 2012 | 13:33 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan Dedi Gumelar mengimbau agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika ada provinsi yang mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan kurang dari 20 persen. Menurutnya, pengalokasian anggaran pendidikan kurang dari 20 persen adalah pelanggaran terhadap ketentuan UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003.
Hal itu dikatakan Dedi dalam rapat kerja Komisi X dan Kemdikbud, Senin (30/1/2012), di Gedung DPR, Jakarta Selatan.
Dedi, wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten mengungkapkan, pada 2011, Provinsi Banten hanya mengalokasikan 11 persen dari APBD untuk pendidikan. Tahun 2012 ini, angkanya semakin kecil, karena Banten hanya mengalokasikan dana pendidikan tidak lebih dari 10 persen dari total APBD.
"Saya sudah sampaikan kepada menteri agar dalam rapat kabinet disampaikan kepada presiden. Setiap gubernur yang memberikan anggaran pendidikan di bawah 20 persen dari APBD telah melanggar undang-undang," kata Dedi.
Ia menambahkan, Presiden harus menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan sanksi yang tepat kepada provinsi yang telah melakukan pelanggaran. Politisi yang juga dikenal dengan panggilan "Miing" ini merekomendasikan dua hal. Pertama, ia meminta pemerintah mengumumkan kepada masyarakat provinsi mana saja yang tidak mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan. "Itu untuk efek jera, pengawasan, dan koreksi. Karena ini amanat undang-undang," jelasnya. Kedua, Presiden harus memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. "Sebagai rakyat saya minta mereka diberikan sanksi dalam bentuk apa pun, tapi jangan dalam bentuk sanksi ekonomi dengan mengurangi anggaran pendidikan, karena itu akan mengorbankan rakyat," ujar Dedi.
"Setiap gubernur yang memberikan
anggaran pendidikan di bawah 20
persen dari APBD telah melanggar
Undang-Undang"
Anggota Komisi X Dedi Gumelar
http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/30/13331194/.Bandel.soal.Anggaran.Pendidikan.Provinsi.Harus.Disanksi.
Hal itu dikatakan Dedi dalam rapat kerja Komisi X dan Kemdikbud, Senin (30/1/2012), di Gedung DPR, Jakarta Selatan.
Dedi, wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten mengungkapkan, pada 2011, Provinsi Banten hanya mengalokasikan 11 persen dari APBD untuk pendidikan. Tahun 2012 ini, angkanya semakin kecil, karena Banten hanya mengalokasikan dana pendidikan tidak lebih dari 10 persen dari total APBD.
"Saya sudah sampaikan kepada menteri agar dalam rapat kabinet disampaikan kepada presiden. Setiap gubernur yang memberikan anggaran pendidikan di bawah 20 persen dari APBD telah melanggar undang-undang," kata Dedi.
Ia menambahkan, Presiden harus menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan sanksi yang tepat kepada provinsi yang telah melakukan pelanggaran. Politisi yang juga dikenal dengan panggilan "Miing" ini merekomendasikan dua hal. Pertama, ia meminta pemerintah mengumumkan kepada masyarakat provinsi mana saja yang tidak mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan. "Itu untuk efek jera, pengawasan, dan koreksi. Karena ini amanat undang-undang," jelasnya. Kedua, Presiden harus memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. "Sebagai rakyat saya minta mereka diberikan sanksi dalam bentuk apa pun, tapi jangan dalam bentuk sanksi ekonomi dengan mengurangi anggaran pendidikan, karena itu akan mengorbankan rakyat," ujar Dedi.
"Setiap gubernur yang memberikan
anggaran pendidikan di bawah 20
persen dari APBD telah melanggar
Undang-Undang"
Anggota Komisi X Dedi Gumelar
http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/30/13331194/.Bandel.soal.Anggaran.Pendidikan.Provinsi.Harus.Disanksi.
0 komentar:
Posting Komentar